WATANSOPPENG, LINIFAKTA.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini ditandai dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Soppeng yang digelar pada Jumat (25/9/2026).
Merespons keputusan tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bergerak cepat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam struktur anggaran baru.
Dalam sambutannya, Suwardi mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD Soppeng atas sinergi serta komitmen bersama selama proses pembahasan usulan perubahan anggaran. Ia menekankan bahwa penyesuaian kebijakan anggaran ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat serta penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah.
“Seluruh OPD harus segera melakukan langkah percepatan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan,” tegas Suwardi di hadapan forum paripurna.
Meski demikian, Suwardi mengingatkan jajarannya agar langkah percepatan tidak mengabaikan tata kelola dan aturan yang berlaku. Setiap pelaksanaan kegiatan wajib tepat sasaran, berkualitas, serta akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dorong Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
Selain percepatan belanja program, perhatian Bupati Soppeng juga tertuju pada optimalisasi pendapatan daerah. Ia menginstruksikan perangkat daerah pengelola pendapatan untuk memperkuat strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah secara terukur.
Suwardi menegaskan bahwa peningkatan pendapatan tidak boleh mengorbankan kesejahteraan warga.
“Saya kembali menegaskan pentingnya memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah secara terukur tanpa memberikan beban yang tidak semestinya kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah memerlukan sinergi yang kuat antara Pemkab, DPRD, pelaku usaha, dan elemen masyarakat agar setiap rupiah dalam APBD memberikan dampak langsung bagi warga Soppeng.
Setelah disetujui DPRD, dokumen Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk menjalani proses evaluasi sebelum resmi diundangkan.
Rapat paripurna ini turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Soppeng, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng, Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, Pj. Sekretaris Daerah, jajaran pejabat Pemkab Soppeng, serta insan pers.
