Pernah ada pameo klasik dalam perpolitikan dan kebijakan publik: merebut hati masyarakat paling mudah dilakukan melalui perutnya. Narasi ini menjadi angin segar ketika Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pertama kali digulirkan. Namun, temuan ilmiah terbaru justru memperlihatkan dinamika yang bertolak belakang. Menyuapi jutaan perut ternyata jauh lebih mudah daripada mempertahankan kepuasan lidah dan ekspektasi publik dalam jangka panjang.
Rilis survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) periode 5–19 Juli 2026 menyajikan potret perubahan persepsi yang dramatis. Dalam rentang waktu sembilan bulan, grafik kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG mengalami fenomena crossover atau pembalikan tren secara signifikan.
Pada November 2025, tingkat kepuasan publik (gabungan kategori Sangat dan Cukup Puas) berada di posisi puncak sebesar 62,5 persen, sementara kelompok yang tidak puas hanya berada di angka 33,9 persen. Kala itu, euforia publik masih mendominasi. Persepsi penerima manfaat berada pada fase “fase bulan madu”, di mana keberadaan program itu sendiri sudah cukup untuk memantik sentimen positif.
Namun, memasuki survei periode Februari–Maret 2026, angka kepuasan perlahan tergerus menjadi 53,1 persen dan ketidakpuasan naik ke 44,6 percent. Puncaknya terjadi pada medio Juli 2026, di mana garis grafik resmi bertukar nasib. Kelompok masyarakat yang merasa kurang atau tidak puas melesat hingga 61,6 persen, sedangkan kelompok yang masih merasa puas menyusut tajam menjadi 33,8 persen.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan cerminan dari pergeseran perilaku dan ekspektasi publik yang nyata di lapangan. Ada beberapa catatan kritis yang dapat dibaca dari fenomena pergeseran data tersebut:
Pertama, Transisi dari Apresiasi Positif ke Penilaian Kualitas.
Di awal program, publik menilai kebijakan dari ketersediaannya (availability). Namun seiring berjalannya waktu, fokus penilaian bergeser secara alami ke arah kualitas layanan (quality of service). Konsistensi rasa, variasi menu, hingga standar higienitas katering di berbagai daerah mulai diuji secara harian. Begitu ditemukan ketidaksesuaian standar di lapangan, kekecewaan publik terakumulasi dengan cepat.
Kedua, Ujian Kompleksitas Rantai Pasok.
Mengelola program intervensi gizi berskala nasional membutuhkan presisi logistik yang amat tinggi. Penurunan tingkat kepuasan hingga 28,7 persen dalam kurun sembilan bulan memberi sinyal kuat adanya kendala struktural dalam menjaga konsistensi mutu di tingkat tapak. Dapur-dapur penyedia jasa yang tersebar di berbagai wilayah menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan standar olahan pangan yang seragam setiap harinya.
Ketiga, Hilangnya Tingkat Apatisme.
Menariknya, persentase responden yang menjawab “Tidak Tahu/Tidak Jawab” (TT/TJ) relatif sangat rendah dan stabil sepanjang periode survei, berada di rentang 2,3 hingga 4,6 persen. Ini menegaskan bahwa program MBG memiliki tingkat urgensi dan perhatian yang sangat tinggi di mata publik. Masyarakat tidak apatis; mereka mengamati, merasakan, dan memberikan penilaian secara langsung atas apa yang mereka terima.
Pembalikan kurva kepuasan ini seharusnya menjadi bahan evaluasi substantif—bukan sekadar respons defensif—bagi para pengambil kebijakan dan pelaksana program di lapangan. Penurunan angka kepuasan publik adalah early warning system (sistem peringatan dini) bahwa perbaikan manajemen mutu, pengawasan katering, serta transparansi rantai pasok harus segera dilakukan.
Pada akhirnya, data SMRC ini menggarisbawahi satu pelajaran penting dalam tata kelola kebijakan publik: keberhasilan sebuah program intervensi sosial tidak berhenti pada saat peluncuran atau pembagian bantuan semata. Keberhasilan sejati diuji dari sejauh mana negara mampu menjaga konsistensi mutu dan kualitas pelayanan secara berkelanjutan di mata masyarakatnya.
Penulis : AIN
