LINIFAKTA.ID, MAKASSAR – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI yang digelar di Makassar, Selasa (6/10/2026). Agenda ini difokuskan pada pengawasan dan percepatan penyelesaian persoalan tata kelola aset Pemerintah Daerah, Barang Milik Daerah (BMD), serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam forum tersebut, Kabupaten Soppeng menjadi salah satu dari 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang resmi menerima sertifikat aset daerah. Sertifikat yang diterima Pemkab Soppeng kali ini mencakup legalitas atas aset infrastruktur jalan raya dan pasar.
Penyerahan sertifikat tersebut disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe, serta Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi langkah sertifikasi aset daerah ini. Menurutnya, kepastian hukum atas aset daerah sangat vital dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di daerah.
“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” ujar Andi Sudirman.
Ia menambahkan, penyelesaian berbagai persoalan daerah—seperti pengelolaan aset, persampahan, hingga BUMD—membutuhkan fasilitasi, kolaborasi, dan sinergi erat antara pemerintah daerah, DPR RI, Kemendagri, serta kementerian terkait.
Bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng, penerimaan sertifikat ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kepastian hukum, tertib administrasi, serta pengamanan fisik atas BMD berupa jalan raya dan pasar. Kehadiran Bupati H. Suwardi Haseng dalam Kunker Spesifik Komisi II DPR RI ini sekaligus mempertegas komitmen daerah untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
