SOPPENG, linifakta.id — Di tengah gairah kubu petahana DPD II Partai Golkar Kabupaten Soppeng, Andi Kaswadi Razak, yang mengklaim diskresi pusat sebagai tiket kilat menuju aklamasi, fakta baru dari tingkat provinsi justru mematahkan asumsi kemenangan dini tersebut.
Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Komunikasi dan Media DPD Partai Golkar Sulsel, M. Arfandy Idris, secara tegas mengingatkan bahwa surat diskresi dari DPP bukanlah tiket otomatis untuk menduduki kursi ketua. Menurutnya, diskresi murni sekadar instrumen penolong untuk mengakomodasi kandidat yang belum memenuhi persyaratan administratif agar bisa ikut bertarung, bukan jaminan mutlak untuk menang.
Arfandy bahkan mencontohkan sejarah perebutan kursi DPD I Golkar Sulsel beberapa periode lalu, di mana Supriansa dan Taufan Pawe sama-sama mengantongi diskresi, namun pertarungan dan dukungan riil pemilik suara di gelanggang Musdalah yang akhirnya menentukan pemenang. Artinya, restu pusat tidak berarti apa-apa tanpa konsolidasi nyata dengan pimpinan kecamatan di tingkat daerah.
Pernyataan tegas pengurus tingkat provinsi ini sekaligus menjadi ujian logika bagi dinamika di Soppeng. Jika diskresi terbukti bukan jaminan aklamasi dan setiap kandidat tetap wajib melalui tahapan serta dukungan suara sah, lalu mengapa jadwal Musda masih terus ditahan?
Klaim kepastian dan rasa percaya diri yang selama ini digembar-gemborkan seharusnya diuji di atas gelanggang persidangan, bukan ditunda-tunda. Saatnya kubu pemegang mandat membuktikan kapasitas politiknya secara terbuka, alih-alih berlindung di balik narasi diskresi yang faktanya tidak serta-merta melahirkan mahkota ketua.
