LINIFAKTA.ID, MAKASSAR – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, S.E., meninjau langsung pelaksanaan Penilaian Potensi dan Kompetensi (Pro ASN) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Soppeng di Kantor Regional IV BKN Makassar, Selasa (6/10/2026).
Hadir pada sesi siang, Bupati Soppeng melihat dari dekat jalannya proses assessment sekaligus memberikan dorongan motivasi kepada para ASN yang tengah mengikuti tahapan penilaian tersebut.

Program Pro ASN ini diikuti oleh sebanyak 495 ASN Pemkab Soppeng dan berlangsung selama dua hari. Pada hari pertama, Selasa (6/10), sebanyak 400 peserta menjalani ujian yang terbagi dalam dua sesi, yakni 200 peserta pada sesi pagi dan 200 peserta pada sesi siang. Sementara sisanya, sebanyak 95 peserta, dijadwalkan mengikuti tes pada sesi pagi, Rabu (7/10).
Dalam peninjauan tersebut, Bupati H. Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kanreg IV BKN Makassar atas fasilitasi dan dukungan penuh dalam penyelenggaraan Pro ASN bagi jajaran Pemkab Soppeng.

Ia menegaskan agar seluruh peserta dapat mengikuti proses ini secara serius dan maksimal. Bagi pemerintah daerah, hasil pemetaan ini sangat krusial sebagai pijakan obyektif dalam penataan aparatur dan pengembangan karier pegawai.
“Penilaian ini penting untuk memperkuat manajemen talenta dan penerapan sistem merit di lingkungan Pemkab Soppeng. Melalui pemetaan potensi dan kompetensi yang terukur, kita dapat mengetahui kapasitas riil aparatur sehingga pengembangan ASN dilakukan berbasis kompetensi dan kebutuhan organisasi,” ujar Suwardi.
Turut mendampingi Bupati dalam kunjungan kerja ini antara lain Plt. Kepala BKPSDM Soppeng Muh. Irfan, S.STP., M.M.Si., Kabid Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Rusman, S.Sos., M.Si., serta Kabid Pengembangan Aparatur H. Ahmad Masykur, S.Ag., M.H.

Rombongan disambut langsung oleh Kepala Kanreg IV BKN Makassar bersama jajaran asesor dan panitia pelaksana. Melalui kegiatan ini, Pemkab Soppeng berharap kemitraan strategis dengan BKN terus berlanjut guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas.
