JAKARTA — Keabsahan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia kembali dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah lembaga dan tokoh masyarakat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) guna mempertanyakan syarat pendidikan Gibran saat mendaftar pada Pilpres 2024.
Gugatan tersebut diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, serta sejumlah figur seperti Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, dan beberapa nama lainnya. Sidang perdana dengan agenda pembacaan permohonan telah digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Senin (21/9/2026) malam.
Para pemohon menilai bahwa penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden mengandung cacat hukum yang bersifat manipulatif. Mereka menduga Gibran sejak awal tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kuasa Hukum Pemohon, Bambang Widjojanto, menegaskan bahwa perkara ini diajukan bukan semata-mata soal kelengkapan administrasi fisik ijazah. “Perkara ini bukanlah semata-mata soal ada atau tidaknya selembar ijazah SLTA atau sederajat dari Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tetapi adalah kesempatan kita sebagai bangsa untuk menyelamatkan dan mengembalikan kehormatan, marwah, dan kewibawaan negara hukum,” kata Bambang di Gedung MK.
Argumentasi Mengesampingkan Tenggang Waktu 2 Tahun
Meskipun gugatan ini diajukan jauh melampaui batas waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil oleh KPU—sebagaimana diatur dalam Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 4 Tahun 2023—para pemohon bersepakat meminta Mahkamah mengesampingkan batas waktu formal tersebut demi keadilan substansial.
Pemohon mendalilkan bahwa ketidakabsahan syarat pendidikan Cawapres Gibran baru diketahui belakangan karena informasinya sempat disamarkan dan ditutupi.
”Penyamaran fakta tidak boleh menciptakan imunitas melalui tenggang waktu,” tegas para pemohon dalam berkas gugatannya.
Untuk memperkuat argumentasi tersebut, pemohon mengutip asas hukum Contra non valentem agere non currit praescriptio, yang berarti tenggang waktu tidak seharusnya berjalan terhadap pihak yang secara objektif belum dapat bertindak karena fakta material disembunyikan.
Denny Indrayana menambahkan bahwa perhitungan tenggang waktu berdasarkan pengetahuan pertama kali oleh pihak penggugat merupakan konsep yang lazim di peradilan Tata Usaha Negara (TUN), sebagaimana dikuatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 41K/TUN/1994. Pemohon menegaskan bahwa cacat pencalonan yang belum dituntaskan merupakan bentuk pelanggaran pemilu yang terus berkelanjutan.
Petitum Pemohon: Diskualifikasi dan Pembatalan Pelantikan
Dalam petitumnya, para pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan seluruh permohonan, di antaranya:
- Menyatakan persyaratan pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah saat pendaftaran.
- Menyatakan diskualifikasi terhadap Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
- Menyatakan penetapan Gibran sebagai cawapres mengandung cacat hukum sejak semula dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- Membatalkan serangkaian Keputusan KPU terkait penetapan pasangan calon, nomor urut, hasil rekapitulasi nasional, serta penetapan pasangan calon terpilih Pilpres 2024.
- Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh MPR RI.
- Memerintahkan MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru dari dua calon yang diusulkan Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
MK Minta KPU Serahkan Bukti Pembahasan PKPU
Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa pada sidang berikutnya, KPU RI selaku Termohon wajib menyerahkan bukti dan catatan kelengkapan pembahasan terkait revisi Peraturan KPU.
MK menyoroti pencantuman frasa pengecualian bukti kelulusan SMA/sederajat bagi calon yang bersekolah di luar negeri dalam Peraturan KPU.
”Tolong pembahasannya itu disampaikan apa yang dibahas oleh KPU ketika itu. Lengkap siapa saja yang hadir, anggota KPU, dan apa perdebatan ketika pembahasan itu dilakukan,” ujar Saldi Isra.
Saldi juga meminta KPU menyertakan rekaman perdebatan dan pertimbangan saat pembahasan aturan tersebut dilakukan bersama DPR RI guna memberikan kejelasan bagi Mahkamah.
