LINIFAKTA.ID, MAKASSAR – Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menghadiri Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II yang diselenggarakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Claro Hotel Makassar, Selasa (20/10/2026).
Kegiatan strategis ini mempertemukan jajaran Kementerian ATR/BPN dengan para kepala daerah di wilayah timur Indonesia guna mempercepat penyusunan dokumen tata ruang daerah. Agenda tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN, Dr. Ir. Suyus Windayana, bersama para bupati dan wali kota.
Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menilai penyusunan RDTR memiliki urgensi tinggi untuk memastikan arah pembangunan Kabupaten Soppeng berjalan lebih terstruktur sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku investasi.
“RDTR ini penting agar pembangunan daerah lebih terarah. Kita ingin pemanfaatan ruang tetap tertata sesuai peruntukannya. Kita berharap penyusunannya bisa dipercepat sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Suwardi.
Sebagai informasi, RDTR berfungsi sebagai pedoman terperinci dalam mengatur pemanfaatan ruang secara spesifik, mulai dari kawasan permukiman, pusat perdagangan, sektor pertanian, hingga lokasi pengembangan investasi strategis. Dokumen ini juga menjadi instrumen penting bagi pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan lahan agar selaras dengan tata ruang wilayah.
Pada Tahun Anggaran 2026 ini, percepatan penyusunan RDTR di wilayah Region II mendapatkan dukungan teknis melalui pembiayaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) serta Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).
Kehadiran Bupati Soppeng dalam forum ini menegaskan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung percepatan penataan ruang nasional. Penyelesaian dokumen RDTR di Kabupaten Soppeng diharapkan segera rampung dan menjadi landasan kokoh bagi pembangunan serta pertumbuhan investasi yang berkelanjutan ke depan.
