1790754618861
Kesepakatan bersama ini akan menjadi payung hukum utama yang ditindaklanjuti secara teknis melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tiap-tiap program mendatang, sebagai komitmen nyata memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi perguruan tinggi.

SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng dan Universitas Lamappapoleonro (Unipol) resmi menyepakati kerja sama strategis dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

​Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, bersama Rektor Unipol, Dr. Hj. Andi Adawiah, SE., MM, di sela-sela prosesi Wisuda Unipol yang berlangsung di Lamappapoleonro Convention Centre, Rabu (30/9/2026).

​Sinergi ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi sumber daya serta fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak guna mendukung peningkatan pelayanan publik, kemajuan daerah, dan kualitas pendidikan tinggi di Kabupaten Soppeng.

​Ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi pendidikan dan pelatihan, pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur sipil negara, penelitian dan kajian, penyelenggaraan kegiatan ilmiah, Kuliah Kerja Nyata (KKN), hingga program pengembangan Desa Smart atau Desa Binaan.

​Di bidang pemerintahan dan birokrasi, Unipol akan mengambil peran strategis untuk membantu penguatan kapasitas Pemkab Soppeng melalui bimbingan teknis (bimtek) serta pendampingan manajemen pemerintahan. Selain itu, kolaborasi ini mendorong riset dan pengembangan inovasi daerah di sektor ekonomi, teknik, dan pendidikan.

​Tidak hanya bagi pemerintah daerah, kerja sama ini memberikan manfaat langsung bagi mahasiswa Unipol melalui pembelajaran kontekstual di lingkungan Pemkab Soppeng. Skema ini memungkinkan mahasiswa memperoleh pengalaman praktis dalam memahami serta menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan di tengah masyarakat.

​Kesepakatan bersama ini akan menjadi payung hukum utama yang ditindaklanjuti secara teknis melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) di tiap-tiap program mendatang, sebagai komitmen nyata memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan institusi perguruan tinggi.