SOPPENG – Pemerintah Kabupaten Soppeng berkomitmen serius membenahi tata kelola sumber daya manusia (SDM) di sektor pendidikan. Hal ini ditegaskan dalam hari kedua pelaksanaan Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng ini dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng. Fokus utama pembahasan kali ini adalah sinkronisasi data pemetaan dan pemecahan masalah distribusi guru yang dinilai belum merata di sejumlah wilayah.
Dalam laporannya, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, mengungkapkan adanya paradoks dalam ketersediaan tenaga pendidik. Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Soppeng sebenarnya mengalami kelebihan sekitar 130 guru secara total. Namun, di saat yang sama, beberapa kecamatan justru masih mengeluhkan kekurangan tenaga pengajar.
”Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas layanan pendidikan kita. Ada penumpukan di satu titik, sementara di titik lain kekurangan,” jelas Nurmal.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menginstruksikan jajaran terkait untuk segera melakukan pemetaan berkala. Menurutnya, ketimpangan ini tidak hanya merugikan kualitas pendidikan siswa, tetapi juga berdampak buruk bagi kesejahteraan para guru.
”Penumpukan guru mengakibatkan sebagian pengajar tidak dapat memenuhi kuota jam mengajar yang dipersyaratkan. Akibatnya, mereka terancam tidak mendapatkan sertifikasi, yang tentu saja memengaruhi pendapatan mereka,” tegas Bupati Suwardi.
Lebih lanjut, Bupati menilai bahwa forum Rembuk Pendidikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkecil celah informasi (information gap) antara pembuat kebijakan di tingkat kabupaten dengan para praktisi pendidikan yang berada di lapangan.
Acara hari kedua ini diikuti oleh seluruh kepala sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Soppeng, serta kepala sekolah tingkat SD dari empat kecamatan, yakni Liliriaja, Donri-Donri, Citta, dan Lalabata.
Seluruh aspirasi dan data yang terkumpul dalam rembuk ini nantinya akan dirumuskan oleh Dewan Pendidikan menjadi rekomendasi kebijakan resmi untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang.
